Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wawancara Ma'ruf Amin: MUI Tidak Menolak Pemimpin Nonmuslim, Tapi

Reporter

image-gnews
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi KH Maruf Amin di sela Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Rasulullah SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesi KH Maruf Amin di sela Maulid Nabi Muhammad SAW oleh Majelis Rasulullah SAW di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta, Jumat, 1 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menunjuk Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2019. Nama Ma'ruf Amin tidak bisa dilepaskan dari fatwa MUI yang menyebut mantan Gubernur DKI Jakarta menistakan Al-Quran dan ulama. Fatwa ini berujung pada gerakan massa yang mendesak Ahok, sapaan Basuki, agar diadili.

Baca: Maruf Amin: Alhamdulillah, Tanpa Diduga Saya Dipilih Jokowi

Keinginan massa terpenuhi. Ahok saat ini masih mendekam di Rumah Tahanan Salemba cabang Mako Brimob. Pengadilan Negeri Jakarta Utara memvonis dia bersalah karena telah menistakan agama. Ahok dihukum dua tahun penjara.

Selain soal penistaan agama, penolakan dari massa unjuk rasa adalah soal pemimpin non-muslim. Massa menolak DKI Jakarta dipimpin pemimpin non-muslim.

Dalam wawancara dengan Majalah Tempo pada awal Juni 2017, Ma'ruf Amin, bebicara soal penolakan terhadap pemimpin non-muslim. Berikut petikan wawancara Ma'ruf Amin dengan wartawan Tempo Reza Maulana dan Raymundus Rikang di rumahnya di Koja, Jakarta Utara, seperti dikutip dari Majalah Tempo edisi 19 Juni 2017:

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Bukankah larangan memilih pemimpin nonmuslim bertentangan dengan persamaan hak di Undang-Undang Dasar 1945?
Tidak bertentangan. MUI tidak pernah menolak pencalonan nonmuslim. Tapi, ketika umat meminta pendapat soal pemilihan, tentu kami arahkan sesuai dengan pendapat kalangan ulama, yaitu tidak boleh memilih pemimpin nonmuslim. NU juga menyatakan hal yang sama, seperti tertuang dalam hasil Muktamar Lirboyo 1999.

Artinya umat Islam hanya boleh memilih sesama muslim?
Kalau ada, pilihlah yang muslim. Kalau tidak ada, pilihlah calon paling baik di antara yang ada.

Simak juga: Maruf Amin Cawapres, PA 212 Tetap Ogah Dukung Jokowi

Apakah Bapak Ma'ruf Amin setuju jika fatwa atribut nonmuslim disebut anti-keberagaman?
Itu cuma dikaitkan-kaitkan. Yang tak boleh adalah umat Islam dipaksa memakai atribut Natal. Polisi bisa mengenakan pasal pemaksaan kehendak. Kalau dia sendiri tak terpaksa, ya, urusan dia. Pohon Natal di mal, misalnya, enggak ada masalah.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

25 menit lalu

Presiden Jokowi meresmikan tambak budidaya udang berbasis kawasan (BUBK) di Kebumen, Jawa Tengah, Kamis 9 Maret 2023. ANTARA/Sinta Ambarwati
Jokowi Resmikan Modeling Tambak Ikan Nila Seluas 80 Hektare di Karawang

Presiden Jokowi mengatakan pembukaan modeling tambak ikan nila ini karena ada permintaan pasar yang sangat besar.


Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto (kanan) menerima kunjungan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Perdana Menteri Singapura Terpilih Lawrence Wong (kiri) di Istana Bogor, Jawa Barat, Senin 29 April 2024. Lee berkunjung dalam rangka pertemuan Singapore-Indonesia Leader's Retreat yang kali ini dijamu oleh Jokowi. TEMPO/Subekti.
Presidential Club Alias DPA: Dibentuk Soekarno, Dihapus saat Reformasi dan Dihidupkan Kembali Prabowo?

Presiden terpilih Prabowo berniat membentuk 'Presidential Club' yang terdiri atas para mantan Presiden RI untuk menjadi semacam penasihat pemerintah.


Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

1 jam lalu

Presiden Joko Widodo bertolak menuju Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu, 8 Mei 2024, dalam rangka kunjungan kerja. Melalui Pangkalan TNI AU Atang Sendjaja, Kabupaten Bogor, Kepala Negara lepas landas dengan menggunakan helikopter Super Puma TNI AU. Foto: Kris - Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Kunjungan ke Karawang untuk Panen Ikan Nila

Presiden Jokowi juga akan meresmikan Modeling Kawasan Tambak Budi Daya Ikan Nila Salin.


Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

1 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bertemu dengan Gubernur DKI terpilih Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta, 20 April 2017. Humas Pemprov DKI
Mungkinkah Duet Ahok-Anies Terjadi di Pilgub DKI Jakarta?

Nama Ahok dan Anies disandingkan untuk maju di Pilgub DKI Jakarta. Mungkinkah duet Ahok-Anies bakal terjadi di Pilgub DKI?


Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

1 jam lalu

Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto memberikan sambutan saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Ramai-ramai Ingatkan Prabowo soal Ini Jika Ingin Tambah Kementerian

Rencana Prabowo menambah jumlah kementerian dari 34 menjadi 40 menuai respons dari sejumlah kalangan. Mereka ingatkan Prabowo soal ini.


Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

2 jam lalu

Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Selasa, 23 April 2024. Mengawali kegiatannya, Presiden Jokowi meninjau Kantor Gubernur Sulawesi Barat yang sempat hancur saat terjadi gempa pada tahun 2021 lalu. Foto: Rusman - Biro Pers Sekretariat Presiden
Apa Kata Presiden Jokowi dan Gibran soal Presidential Club yang Ingin Dibentuk Prabowo?

Presiden Jokowi dan putra sulungnya yang juga Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka, menyambut baik pembentukan presidential club.


Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

2 jam lalu

Wakil Presiden terpilih 2024 Gibran Rakabuming Raka dan Presiden terpilih Prabowo Subianto saat menghadiri acara halalbihalal dan silaturahmi di Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Seven, Jakarta Pusat, Minggu, 28 April 2024. Dalam acara tersebut juga dihadiri oleh sejumlah pejabat seperti, Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Menteri Investasi Bhlil Lahadalia hingga kedubes Arab Saudi. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Kabinet Prabowo: antara Orang Toxic dan Nomenklatur 40 Menteri

Prabowo Subianto aktif membuka komunikasi dengan partai-partai yang sebelumnya berseberangan dalam Pilpres 2024.


Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

2 jam lalu

Presiden Jokowi ditemui usai peresmian Indonesia Digital Test House (IDTH) di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT) di Tapos, Depok, pada Selasa pagi,  7 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi soal Penambahan Menteri di Kabinet Prabowo, Orang Toxic, hingga Parpol Baru

Apa kata Jokowi mengenai wacana penambahan menteri di Kabinet Prabowo hingga partai baru setelah tidak dianggap PDIP.


Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

3 jam lalu

Kanselir Jerman Olaf Scholz bertemu dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing, Tiongkok 4 November 2022. Kay Nietfeld/Pool via REUTER
Jerman Minta Cina Bantu Negara-Negara Miskin yang Terjebak Utang

Kanselir Jerman Olaf Scholz meminta Cina memainkan peran lebih besar dalam membantu negara-negara miskin yang terjebak utang.


Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

3 jam lalu

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu, 27 Desember 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Berita Terpopuler Nasional: Sri Mulyani Masuk Bursa Cagub DKI Jakarta hingga Kemungkinan Duet Anies dan Ahok

Berita soal Sri Mulyani masuk radar PDIP untuk menjadi calon gubernur DKI Jakarta masuk menjadi berita politik terpopuler di kanal Nasional.